THURSDAY, 28 JULY 2011 03:49
MEULABOH - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, mencatat dari 12 kecamatan di wilayah itu, enam di antaranya termasuk kawasan tertinggal, karena belum adanya sarana dan prasarana transportasi penghubung.
Asisten II Pemkab Aceh Barat, Hasan Abdullah, mengatakan akibat ketidakmampuan daerah, sehingga pemberantasan kawasan tertinggal hingga 2010 belum dapat dicapai.
"Berdasarkan data, ada enam kecamatan di Aceh Barat yang masih sanggat membutuhkan perhatian khusus dalam penanggulangan kemiskinan serta kesejahteraan rakyat," katanya, hari ini.
Disebutkan, Kecamatan Panton Reu, Sungai Mas, Woyla Timur, Woyla Barat, Merbo, termasuk Kecamatan Johan Pahlawan, ibukota daerah, masih ada sebagian desa yang belum mendapatkan kesetaraan di bidang kesehatan, pendidikan dan masih banyak angka kemiskinan.
Karena itu, melalui pengucuran dana Program Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal dan Khusus (P2DTK) oleh pemerintah pusat itu diharapkan tahun 2012 tidak ada lagi kawasan tertinggal di kabupaten itu.
Terhitung sejak tahun 2007 sampai 2011, Kabupaten Aceh Barat telah menghabiskan dana mencapai Rp71 miliar untuk melaksanakan program pemberantasan kemiskinan dan kawasan tertinggal di kawasan itu.
"Dari Rp71 miliar itu, Rp62 miliar dana APBN yang direalisasi melalui program PNPM-MPD, dan Rp8 miliar dana APBD melalui program pemberdayaan masyarakat desa terpencil telah kita habiskan dan kita berharap upaya ini tidak terputus," kata Hasan.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRK Aceh Barat, Abdul Kadir, menambahkan terlebih kawasan berjarak sekitar 70 km dari pusat kota, yakni Kecamatan Sunggai Mas, hingga kini belum mendapatkan suplai arus listrik.
Penanggulangan kemiskinan di Aceh Barat, menurutnya, bukan karena tidak adanya keseriusan pemda, akan tetapi benar terkendala oleh defisit anggaran yang hampir setiap tahun dirasakan pemerintah itu.
"Untung saja pemerintah pusat terus mengucurkan bantuan PNPM untuk daerah kita, karena memang selama ini prioritas pembangunan di Aceh Barat mengutamakan daerah yang padat penduduknya," katanya.
Menurut politisi Partai Golkar ini, strategi pembangunan ini harus dipadukan dengan aparat pemerintah kecamatan dan desa, tidak hanya dilakukan oleh pandangan konsultan managemen program, sehingga pencapaian tepat sasaran.
"Kita berharap saran-saran dari masyarakat terhadap pembanguan diikutsertakan, karena mereka lebih tahu apa yang tepat untuk pembangunan kawasan mereka, terutama arus listrik yang memang menjadi tolak ukur," ujarnya.
Sumber waspada.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar