* Kabel di Jambomasi Mulai Digeser
Mon, Feb 14th 2011, 10:33
MEULABOH - Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali mendatangkan 19 mesin baru yang disewa untuk menggantikan sepuluh mesin yang selama ini didatangkan dari Singapura ke PLTD Seunebok, Meulaboh, Aceh Barat.
Hingga kemarin, dari 19 mesin yang didatangkan dari Jakarta itu, sudah delapan unit tiba di Meulaboh. Bahkan pada Minggu (13/2) kemarin, mesin baru sudah mulai dikoneksikan dengan jaringan PLN. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi lagi krisis listrik di wilayah kerja PLN Cabang Meulaboh yang meliputi Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya.
Manajer PLN Cabang Meulaboh, Nahwaluddin kepada Serambi kemarin mengungkapkan, 19 mesin baru yang didatangkan PLN itu dimaksudkan untuk menggantikan mesin lama yang disewa setahun lalu. Mesin yang lalu itu didatangkan dari Singapura dengan harga sewa yang lebih mahal, sedangkan mesin baru ini sewanya lebih murah. “Dulu sepuluh mesin, sedangkan sekarang 19 mesin,” ujar Nahwaluddin.
Ia tambahkan, dengan 19 unit mesin itu diharapkan tak akan terjadi lagi krisis listrik di wilayah pantai barat Aceh. Selain itu, diproyeksikan bisa untuk menambahkan pelanggan baru atau melayani pelanggan lama yang ingin menambah daya (kapasitas) listrik di kediamannya.
Menurut Nahwaluddin, hingga sekarang sudah delapan mesin listrik dimaksud tiba di Meulaboh dan sudah dirangkai. “Diharapkan secara bertahap hingga bulan depan seluruhnya dapat dirangkai. Sedangkan mesin lama dibongkar dan dikembalikan lagi kepada pemiliknya,” ujar Nahwaluddin.
Mesin yang disewa PLN itu, kata Nahwaluddin, dimaksudkan untuk mengatasi krisis listrik, sambil menunggu rampungnya pembangunan PLTU milik PLN di Suak Puntong, Nagan Raya. Dengan rampunya PLTU itu kelak, diharapkan tak akan terjadi lagi krisis listrik di Nagan Raya, Aceh Barat, dan daerah sekitarnya.
Segera normal
Manajer PLN Cabang Meulaboh itu menambahkan, mesin PLTU milik Media Group di Nagan Raya yang sempat rusak, direncanakan pada Senin (14/2) sore sudah normal kembali. PLTU Media Group itu selama ini memasok arus listrik yang dibeli oleh PLN. Akibat rusaknya PLTU Media Group itu selama beberapa pekan terakhir, sempat terjadi pemadaman bergilir di wilayah itu. “Harapan kita pada Senin besok mesin milik PLTU Media Gruop kembali normal dan suplai arus lancar kembali,” jelasnya.
Mulai dipindah
Nahwaluddin juga menyinggung soal kabel listrik bertegangan tinggi yang terjuntai di Jembatan Jambomasi Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, sehingga menyetrum seseorang.
Menurutnya, tim dari PLN Ranting Lamno sudah mulai menggeser sedikit letak tiang dari lokasi jembatan serta meninggikan tiangnya. “Sejak Jumat, tim PLN sudah mulai melakukan tindakan sehingga kabel itu tidak lagi mengenai warga yang berlalu lalang,” demikian Nahwaluddin. (riz)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 28 Maret 2011
Aceh Barat dan Nagan Dilanda Kabut Asap Tebal
Kebakaran Lahan Meluas
Sat, Feb 12th 2011, 19:46
MEULABOH - Kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Blok C 7, C8, dan C9, pada lahan milik PT PAAL di Desa Suak Panteue Breuh, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, yang terjadi sejak beberapa hari lalu, kini semakin memprihatinkan. Dampak yang ditimbulkan dari musibah itu menyebabkan kepulan kabut asap kini mengganggu aktivitas masyarakat.
Meski kobaran api yang saat ini membakar lahan gambut belum bisa dipadamkan dan titik terbakarnya mulai berkurang, akan tetapi kabut asap dan kobaran asap di lokasi terjadinya kebakaran lahan hingga kini masih terjadi.
Tak hanya itu, selain melanda Kabupaten Aceh Barat, dua kecamatan di Kabupaten Nagan
Raya, masing-masing Kecamatan Seunagan dan Suka Makmue, juga dilanda kabut asap. Kabut asap yang terjadi di wilayah itu diakibatkan pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat setempat dikarenakan kawasan itu masih dilanda musim kemarau.(dedi iskandar)
Sumber : Serambinews.com
Sat, Feb 12th 2011, 19:46
MEULABOH - Kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Blok C 7, C8, dan C9, pada lahan milik PT PAAL di Desa Suak Panteue Breuh, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, yang terjadi sejak beberapa hari lalu, kini semakin memprihatinkan. Dampak yang ditimbulkan dari musibah itu menyebabkan kepulan kabut asap kini mengganggu aktivitas masyarakat.
Meski kobaran api yang saat ini membakar lahan gambut belum bisa dipadamkan dan titik terbakarnya mulai berkurang, akan tetapi kabut asap dan kobaran asap di lokasi terjadinya kebakaran lahan hingga kini masih terjadi.
Tak hanya itu, selain melanda Kabupaten Aceh Barat, dua kecamatan di Kabupaten Nagan
Raya, masing-masing Kecamatan Seunagan dan Suka Makmue, juga dilanda kabut asap. Kabut asap yang terjadi di wilayah itu diakibatkan pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat setempat dikarenakan kawasan itu masih dilanda musim kemarau.(dedi iskandar)
Sumber : Serambinews.com
500 Hektare Lahan Gambut Terbakar
* BMKG: Bermunculan 88 Titik Api
Sat, Feb 12th 2011, 11:41
MEULABOH - 500 Hektare (ha) lahan gambut di Kecamatan Arongan Lambalek dan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, sejak Kamis hingga Jumat (10-11/2) kemarin dibakar segelintir warga yang membuka lahan untuk berkebun. Akibatnya, muncul kabut asap yang spektrumnya makin meluas, terutama pada malam hari. “Bila tidak cepat ditanggulangi, dikhawatirkan ribuan masyarakat yang tersebar di sejumlah kecamatan di Aceh Barat bakal terganggu pandangan dan pernapasannya, karena kebakaran yang tak terkendali itu menimbulkan kabut asap yang tebal,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat, HT Ahmad Dadek SH kepada Serambi, Jumat (11/2) sore.
Menurutnya, dampak dari pembakaran lahan gambut seluas 500 ha itu tergolong berbahaya. Bukan saja kepada kesehatan manusia, tetapi juga berdampak buruk secara ekologis, karena bisa memicu terjadinya kebakaran lahan yang lebih besar lagi. Apalagi saat ini sedang musim kemarau, sehingga titik api di luasan 500 ha itu sangat mungkin merembet ke lokasi di sekitarnya, sehingga spektrum lahan yang terbakar bertambah besar. “Oleh karenanya, kebakaran lahan ini harus segera dicegah aparat kepolisian, karena ini merupakan tindak kriminal, mengingat lahan yang dibakar itu termasuk areal hutan dan tentu saja merusak lingkungan,” tegas Teuku Dadek.
Menurut Dadek, alat pemadam kebakaran yang kini dimiliki Pemkab Aceh Barat tidak mampu mengatasi kebakaran lahan yang kini terjadi di Kecamatan Arongan Lambalek dan Samatiga, mengingat lokasi yang lahan gambutnya dibakar itu berada jauh di kawasan hutan. Dengan sendirinya, selang air dari mobil pemadam yang panjangnya hanya 400 meter, tak mampu menjangkau kobaran api di lahan gambut tersebut. Untuk mengatasi dampak dari pembakaran lahan yang tak terkendali itu, pihaknya kini terpaksa menggelar rapat dengan sejumlah instansi di Aceh Barat guna mencari solusi, termasuk mencari langkah penanganan musibah yang sewaktu-waktu bisa terjadi di kabupaten itu. Minta bantu ke Medan
Teuku Dadek juga menyatakan, apabila kebakaran lahan di Aceh Barat terus terjadi dan lingkupnya meluas, maka pihaknya terpaksa meminta bantuan Tim Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk mengirimkan armada dan alat pemadam kebakaran ke Aceh Barat. “Secara teknis, untuk penanganannya memang dibutuhkan tenaga dari luar,” kata Teuku Dadek. Apalagi, menurutnya, ancaman kabut asap yang timbul akibat pembakaran lahan gambut itu dapat mengganggu pernapasan dan memperpendek jarak pandang warga yang berada maupun yang melintas di sekitarnya.
Turunkan tim
Secara terpisah, Kapolres Aceh Barat, AKBP Djoko Widodo MSi yang dikonfirmasi Serambi kemarin membenarkan adanya pembakaran lahan yang dilakukan warga di Kecamatan Samatiga. Namun, tentang kejadian di Arongan Lambalek, ia mengaku belum mendapat laporan. Menurut Kapolres, untuk mengatasi dampak kebakaran lahan di Aceh Barat itu, pihaknya segera menurunkan tim ke lokasi untuk menyelidiki, sehingga pihak aparat penegak hukum bisa memastikan langkah hukum yang tepat.
Muncul titik api
Dari Dumai, petugas Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Riau menyatakan, saat ini di Sumatera mulai bermunculan titik api dengan deteksi sementara berjumlah 80 titik panas (hotspot). Petugas Analisis BMKG Riau, Marzuki, kepada ANTARA di Dumai, Rabu (9/2), menjelaskan, sejumlah titik api tersebut terpantau oleh Satelit NOAA 18 sejak Selasa (8/2) hingga Rabu.
“Ke-80 titik api tersebut tersebar di sejumlah wilayah Sumatera mulai dari Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, berikut Jambi,” terangnya. Khusus hotspot di Riau, terang Marzuki, terdapat 39 titik yang tersebar hampir diseluruh wilayah kota/kabupaten. Kabupaten Kampar menjadi “sarang” hotspot terbanyak dengan jumlah sebelas titik api yang tersebar di sejumlah wilayah perkebunan dan lahan hutan di sana.
“Akibat bermunculannya titik api tersebut, besar kemungkinan wilayah Sumatera bagian selatan atau timur laut seperti Jambi dan Sumatera Selatan akan diselimuti kabut asap, mengingat arah angin mulai mengarah ke sana,” urainya. Marzuki menerangkan, berdasarkan prediksi cuaca dan menurut pantauan mata angin, kemungkinan “ekspor” asap akibat titik api ini ke luar negeri seperti Singapura dan Malaysia sangat kecil, karena arah angin cenderung ke daratan Sumatera. (edi/ant)
Sumber : Serambinews.com
Sat, Feb 12th 2011, 11:41
MEULABOH - 500 Hektare (ha) lahan gambut di Kecamatan Arongan Lambalek dan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, sejak Kamis hingga Jumat (10-11/2) kemarin dibakar segelintir warga yang membuka lahan untuk berkebun. Akibatnya, muncul kabut asap yang spektrumnya makin meluas, terutama pada malam hari. “Bila tidak cepat ditanggulangi, dikhawatirkan ribuan masyarakat yang tersebar di sejumlah kecamatan di Aceh Barat bakal terganggu pandangan dan pernapasannya, karena kebakaran yang tak terkendali itu menimbulkan kabut asap yang tebal,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat, HT Ahmad Dadek SH kepada Serambi, Jumat (11/2) sore.
Menurutnya, dampak dari pembakaran lahan gambut seluas 500 ha itu tergolong berbahaya. Bukan saja kepada kesehatan manusia, tetapi juga berdampak buruk secara ekologis, karena bisa memicu terjadinya kebakaran lahan yang lebih besar lagi. Apalagi saat ini sedang musim kemarau, sehingga titik api di luasan 500 ha itu sangat mungkin merembet ke lokasi di sekitarnya, sehingga spektrum lahan yang terbakar bertambah besar. “Oleh karenanya, kebakaran lahan ini harus segera dicegah aparat kepolisian, karena ini merupakan tindak kriminal, mengingat lahan yang dibakar itu termasuk areal hutan dan tentu saja merusak lingkungan,” tegas Teuku Dadek.
Menurut Dadek, alat pemadam kebakaran yang kini dimiliki Pemkab Aceh Barat tidak mampu mengatasi kebakaran lahan yang kini terjadi di Kecamatan Arongan Lambalek dan Samatiga, mengingat lokasi yang lahan gambutnya dibakar itu berada jauh di kawasan hutan. Dengan sendirinya, selang air dari mobil pemadam yang panjangnya hanya 400 meter, tak mampu menjangkau kobaran api di lahan gambut tersebut. Untuk mengatasi dampak dari pembakaran lahan yang tak terkendali itu, pihaknya kini terpaksa menggelar rapat dengan sejumlah instansi di Aceh Barat guna mencari solusi, termasuk mencari langkah penanganan musibah yang sewaktu-waktu bisa terjadi di kabupaten itu. Minta bantu ke Medan
Teuku Dadek juga menyatakan, apabila kebakaran lahan di Aceh Barat terus terjadi dan lingkupnya meluas, maka pihaknya terpaksa meminta bantuan Tim Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk mengirimkan armada dan alat pemadam kebakaran ke Aceh Barat. “Secara teknis, untuk penanganannya memang dibutuhkan tenaga dari luar,” kata Teuku Dadek. Apalagi, menurutnya, ancaman kabut asap yang timbul akibat pembakaran lahan gambut itu dapat mengganggu pernapasan dan memperpendek jarak pandang warga yang berada maupun yang melintas di sekitarnya.
Turunkan tim
Secara terpisah, Kapolres Aceh Barat, AKBP Djoko Widodo MSi yang dikonfirmasi Serambi kemarin membenarkan adanya pembakaran lahan yang dilakukan warga di Kecamatan Samatiga. Namun, tentang kejadian di Arongan Lambalek, ia mengaku belum mendapat laporan. Menurut Kapolres, untuk mengatasi dampak kebakaran lahan di Aceh Barat itu, pihaknya segera menurunkan tim ke lokasi untuk menyelidiki, sehingga pihak aparat penegak hukum bisa memastikan langkah hukum yang tepat.
Muncul titik api
Dari Dumai, petugas Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Riau menyatakan, saat ini di Sumatera mulai bermunculan titik api dengan deteksi sementara berjumlah 80 titik panas (hotspot). Petugas Analisis BMKG Riau, Marzuki, kepada ANTARA di Dumai, Rabu (9/2), menjelaskan, sejumlah titik api tersebut terpantau oleh Satelit NOAA 18 sejak Selasa (8/2) hingga Rabu.
“Ke-80 titik api tersebut tersebar di sejumlah wilayah Sumatera mulai dari Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, berikut Jambi,” terangnya. Khusus hotspot di Riau, terang Marzuki, terdapat 39 titik yang tersebar hampir diseluruh wilayah kota/kabupaten. Kabupaten Kampar menjadi “sarang” hotspot terbanyak dengan jumlah sebelas titik api yang tersebar di sejumlah wilayah perkebunan dan lahan hutan di sana.
“Akibat bermunculannya titik api tersebut, besar kemungkinan wilayah Sumatera bagian selatan atau timur laut seperti Jambi dan Sumatera Selatan akan diselimuti kabut asap, mengingat arah angin mulai mengarah ke sana,” urainya. Marzuki menerangkan, berdasarkan prediksi cuaca dan menurut pantauan mata angin, kemungkinan “ekspor” asap akibat titik api ini ke luar negeri seperti Singapura dan Malaysia sangat kecil, karena arah angin cenderung ke daratan Sumatera. (edi/ant)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 23 Maret 2011
500 Hektare Lahan Gambut Dibakar
Fri, Feb 11th 2011, 19:11
MEULABOH - Sebanyak 500 Hektare lahan gambut di Kecamatan Arongan Lambalek dan Samatiga, Aceh Barat, sejak Kamis hingga Jumat (11/2/2011) terbakar. Ribuan warga yang tersebar di sejumlah kecamatan kini terancam terganggu saluran pernafasan, pasalnya pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat di dua kecamatan itu telah menyebabkan kabut asap.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat, HT Ahmad Dadek, mengatakan, pembakaran lahan seluas 500 Hektare yang terjadi di Kecamatan Arongan Lambalek dan Samatiga itu kini termasuk berbahaya. Pasalnya pembakaran lahan yang dilakukan warga di kawasan gambut di dalam hutan itu mengancam terjadinya kebakaran lahan yang lebih besar lagi.
Pasalnya, lahan gambut yang sengaja dibakar untuk pembukaan lahan bagi lahan pertanian maupun pemukiman warga itu dikhawatirkan akan berdammpak lebih buruk, mengingat saat ini kawasan itu dilanda musim kemarau. Sehingga tak menutup kemungkinan akan terjadinya musibah kebakaran lahan yang lebih besar lagi.(dedi iskandar)
Sumber : Serambinews.com
MEULABOH - Sebanyak 500 Hektare lahan gambut di Kecamatan Arongan Lambalek dan Samatiga, Aceh Barat, sejak Kamis hingga Jumat (11/2/2011) terbakar. Ribuan warga yang tersebar di sejumlah kecamatan kini terancam terganggu saluran pernafasan, pasalnya pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat di dua kecamatan itu telah menyebabkan kabut asap.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat, HT Ahmad Dadek, mengatakan, pembakaran lahan seluas 500 Hektare yang terjadi di Kecamatan Arongan Lambalek dan Samatiga itu kini termasuk berbahaya. Pasalnya pembakaran lahan yang dilakukan warga di kawasan gambut di dalam hutan itu mengancam terjadinya kebakaran lahan yang lebih besar lagi.
Pasalnya, lahan gambut yang sengaja dibakar untuk pembukaan lahan bagi lahan pertanian maupun pemukiman warga itu dikhawatirkan akan berdammpak lebih buruk, mengingat saat ini kawasan itu dilanda musim kemarau. Sehingga tak menutup kemungkinan akan terjadinya musibah kebakaran lahan yang lebih besar lagi.(dedi iskandar)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 14 Maret 2011
Pangdam Iskandar Muda : Oknum TNI yang Terlibat Illegal Fishing dan Logging Pasti Ditindak
* Termasuk Penganiaya Wartawan
Mon, Jan 31st 2011, 09:45
MEULABOH - Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Adi Mulyono menegaskan pihaknya tidak akan menolerir dan tetap akan menindak tegas oknum-oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) di jajarannya, apabila terlibat dalam praktik illegal fishing (pencurian ikan), penebangan liar (illegal logging), maupun penganiayaan terhadap warga sipil, tak terkecuali wartawan.
Jika ada oknum TNI yang kedapatan atau terbukti melakukan hal itu, tetap akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku di kesatuan mereka. Hal itu diungkapkan Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Adi Mulyono menjawab wartawan saat melakukan kunjungan kerja ke Meulaboh, Aceh Barat, Minggu (30/1) kemarin bersama Gubernur Irwandi Yusuf dan Kapolda Aceh, Irjen Pol Iskandar Hasan. Kedatangan ketiga petinggi Aceh itu guna menghadiri Milad IV Rabithah Silaturahmi Santri se-Aceh (RASSA) yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Hikmah, Meulaboh, Aceh Barat.
Menurut Pangdam, terhadap kasus illegal logging maupun illegal fishing sejauh ini dirinya mengaku belum mendapatkan laporan tentang adanya anggota TNI di Aceh yang terlibat.
Namun ia tegaskan, tetap akan menindak bawahannya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kedua atau salah satu tindak kejahatan itu. “Jika oknum TNI terbukti melakukan pelanggaran, tetap akan ada sanksinya,” imbuh Pangdam.
Penganiaya wartawan
Di sisi lain, jika nantinya ada oknum TNI melakukan penganiayaan (lagi) ataupun mengintimidasi wartawan/pekerja pers, Pangdam Adi Mulyono menyatakan juga akan menindak tegas bawahannya apabila terlibat dalam kasus tersebut.
Menurutnya, profesi yang dijalankan oleh pekerja pers maupun tugas yang dilaksanakan TNI itu harus sama-sama dihargai dan dirinya tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
Dia harapkan, antara TNI dan jurnalis tetap terjalin hubungan yang harmonis dan saling menghargai terhadap tugas ataupun profesi masing-masing. Namun, kembali ia menegaskan apabila kedapatan anggota TNI menyakiti warga sipil, termasuk wartawan, maka tetap akan ditindak tegas. (edi)
Sumber : Serambinews.com
Mon, Jan 31st 2011, 09:45
MEULABOH - Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Adi Mulyono menegaskan pihaknya tidak akan menolerir dan tetap akan menindak tegas oknum-oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) di jajarannya, apabila terlibat dalam praktik illegal fishing (pencurian ikan), penebangan liar (illegal logging), maupun penganiayaan terhadap warga sipil, tak terkecuali wartawan.
Jika ada oknum TNI yang kedapatan atau terbukti melakukan hal itu, tetap akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku di kesatuan mereka. Hal itu diungkapkan Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Adi Mulyono menjawab wartawan saat melakukan kunjungan kerja ke Meulaboh, Aceh Barat, Minggu (30/1) kemarin bersama Gubernur Irwandi Yusuf dan Kapolda Aceh, Irjen Pol Iskandar Hasan. Kedatangan ketiga petinggi Aceh itu guna menghadiri Milad IV Rabithah Silaturahmi Santri se-Aceh (RASSA) yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Hikmah, Meulaboh, Aceh Barat.
Menurut Pangdam, terhadap kasus illegal logging maupun illegal fishing sejauh ini dirinya mengaku belum mendapatkan laporan tentang adanya anggota TNI di Aceh yang terlibat.
Namun ia tegaskan, tetap akan menindak bawahannya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kedua atau salah satu tindak kejahatan itu. “Jika oknum TNI terbukti melakukan pelanggaran, tetap akan ada sanksinya,” imbuh Pangdam.
Penganiaya wartawan
Di sisi lain, jika nantinya ada oknum TNI melakukan penganiayaan (lagi) ataupun mengintimidasi wartawan/pekerja pers, Pangdam Adi Mulyono menyatakan juga akan menindak tegas bawahannya apabila terlibat dalam kasus tersebut.
Menurutnya, profesi yang dijalankan oleh pekerja pers maupun tugas yang dilaksanakan TNI itu harus sama-sama dihargai dan dirinya tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
Dia harapkan, antara TNI dan jurnalis tetap terjalin hubungan yang harmonis dan saling menghargai terhadap tugas ataupun profesi masing-masing. Namun, kembali ia menegaskan apabila kedapatan anggota TNI menyakiti warga sipil, termasuk wartawan, maka tetap akan ditindak tegas. (edi)
Sumber : Serambinews.com
Minggu, 13 Maret 2011
Bupati Aceh Barat Merasa tak Nyaman Pimpin Daerah
* Mengaku Sering Diintimidasi
Sun, Jan 30th 2011, 09:22
MEULABOH - Bupati Aceh Barat, Ramli MS mengungkapkan perasaan ketidaknyamanan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya akibat selalu diintimidasi dan diawasi secara berlebihan oleh pihak-pihak tertentu. Menyikapi kondisi tak sehat ini, Ramli menyatakan akan melaporkan ke Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Pengakuan tersebut disampaikan Ramli MS saat melakukan pertemuan dengan wartawan di ruang kerjanya di Meulaboh, Jumat (28/1). “Saya tak tahan lagi dengan intimidasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu yang mengganggu jalannya roda pemerintahan yang saya pimpin saat ini. Dalam setiap kegiatan yang saya lakukan, seperti saat berkunjung ke kawasan pedalaman, selalu saja diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu, karena saya dianggap masih sebagai kombatan GAM,” ungkap Bupati Ramli MS.
Ramli mengatakan, sejak pertama menjabat sebagai kepala daerah setelah terpilih melalui Pilkadasung putaran kedua yang dilantik Maret 2007, kepemimpinannya terus dimata-matai secara tak wajar. Bahkan, katanya, pejabat di jajarannya yang melakukan kunjungan ke kawasan pedalaman juga mendapatkan perlakuan secara tak wajar sebagai aparatur pemerintah. “Kami menilai hal ini sebagai bentuk pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas,” ujarnya.
Dikatakannya, pemerintahan yang ia pimpin saat ini bersama Wakil Bupati Fuadri MSi berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan seluruh kegiatan pemerintahan mengacu pada Pancasila, UUD 1945, UUPA, dan MoU Helsinki. Namun, kata Ramli, dalam menjalankan roda pemerintahan, sejumlah pihak kerap mengintervensi dan intimidasi terhadap pemerintahannya. “Kami merasa tak nyaman dan bisa berdampak tidak bagus pada upaya mensejahterakan rakyat,” tandas Ramli sambil meminta agar pihak-pihak yang mengintimidasi tersebut tak perlu dipublikasikan. “Secara lisan saya sudah pernah laporkan masalah ini ke Komandan Korem 012/TU, Kolonel Inf Arminson,” lanjutnya.
Lapor ke presiden
Agar persoalan itu bisa segera berakhir, Bupati Aceh Barat mengatakan pihaknya sedang merancang secara khusus surat yang akan dikirimkan kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuannya semata-mata agar roda pemerintahan yang sedang dijalakankan itu tidak dicurigai, diintimidasi, atau dicap sebagai pemerintahan yang separatis. “Semoga dengan laporan yang akan kami sampaikan secara khusus ke Presiden, permasalahan yang kami hadapi segera bisa dituntaskan,” kata Ramli MS.
Pada kesempatan pertemuan dengan wartawan, Bupati Ramli juga meminta pekerja pers selalu mengedepankan netralitas dan profesionalisme dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. “Setiap informasi yang diserap masyarakat dari media massa, akan memunculkan dampak langsung di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan warna informasi yang disajikan,” demikian Bupati Aceh Barat.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Sun, Jan 30th 2011, 09:22
MEULABOH - Bupati Aceh Barat, Ramli MS mengungkapkan perasaan ketidaknyamanan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya akibat selalu diintimidasi dan diawasi secara berlebihan oleh pihak-pihak tertentu. Menyikapi kondisi tak sehat ini, Ramli menyatakan akan melaporkan ke Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Pengakuan tersebut disampaikan Ramli MS saat melakukan pertemuan dengan wartawan di ruang kerjanya di Meulaboh, Jumat (28/1). “Saya tak tahan lagi dengan intimidasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu yang mengganggu jalannya roda pemerintahan yang saya pimpin saat ini. Dalam setiap kegiatan yang saya lakukan, seperti saat berkunjung ke kawasan pedalaman, selalu saja diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu, karena saya dianggap masih sebagai kombatan GAM,” ungkap Bupati Ramli MS.
Ramli mengatakan, sejak pertama menjabat sebagai kepala daerah setelah terpilih melalui Pilkadasung putaran kedua yang dilantik Maret 2007, kepemimpinannya terus dimata-matai secara tak wajar. Bahkan, katanya, pejabat di jajarannya yang melakukan kunjungan ke kawasan pedalaman juga mendapatkan perlakuan secara tak wajar sebagai aparatur pemerintah. “Kami menilai hal ini sebagai bentuk pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas,” ujarnya.
Dikatakannya, pemerintahan yang ia pimpin saat ini bersama Wakil Bupati Fuadri MSi berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan seluruh kegiatan pemerintahan mengacu pada Pancasila, UUD 1945, UUPA, dan MoU Helsinki. Namun, kata Ramli, dalam menjalankan roda pemerintahan, sejumlah pihak kerap mengintervensi dan intimidasi terhadap pemerintahannya. “Kami merasa tak nyaman dan bisa berdampak tidak bagus pada upaya mensejahterakan rakyat,” tandas Ramli sambil meminta agar pihak-pihak yang mengintimidasi tersebut tak perlu dipublikasikan. “Secara lisan saya sudah pernah laporkan masalah ini ke Komandan Korem 012/TU, Kolonel Inf Arminson,” lanjutnya.
Lapor ke presiden
Agar persoalan itu bisa segera berakhir, Bupati Aceh Barat mengatakan pihaknya sedang merancang secara khusus surat yang akan dikirimkan kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuannya semata-mata agar roda pemerintahan yang sedang dijalakankan itu tidak dicurigai, diintimidasi, atau dicap sebagai pemerintahan yang separatis. “Semoga dengan laporan yang akan kami sampaikan secara khusus ke Presiden, permasalahan yang kami hadapi segera bisa dituntaskan,” kata Ramli MS.
Pada kesempatan pertemuan dengan wartawan, Bupati Ramli juga meminta pekerja pers selalu mengedepankan netralitas dan profesionalisme dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. “Setiap informasi yang diserap masyarakat dari media massa, akan memunculkan dampak langsung di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan warna informasi yang disajikan,” demikian Bupati Aceh Barat.(edi)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)